YTI-ALFALAH.ID Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang Pertempuran Surabaya 1945. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul pertanyaan yang sama: mengapa pertempuran itu begitu lekat dengan santri?

Jawabannya bukan sekadar soal jumlah, tapi soal siapa yang memberi legitimasi moral, siapa yang menggerakkan massa, dan siapa yang kemudian ceritanya disamarkan dalam buku sejarah.

Digerakkan Fatwa Jihad Ulama

Pertempuran besar 10 November tidak muncul tiba-tiba. Pemicunya adalah fatwa yang lahir 19 hari sebelumnya.

Pada 22 Oktober 1945, ulama Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Surabaya dan melahirkan Resolusi Jihad. Fatwa yang ditulis langsung oleh Rais Akbar PBNU, KH. Hasyim Asy'ari, itu berisi poin yang sangat tegas: kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan, Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintahan yang sah, dan melawan tentara Sekutu dan NICA yang ingin kembali menjajah adalah perang suci.

Isi yang paling membakar adalah soal hukumnya. Melawan penjajah ditetapkan sebagai fardhu ain, wajib bagi setiap individu, bagi Muslim yang berada dalam radius 94 kilometer dari pusat pertempuran. Di luar radius itu, hukumnya menjadi fardhu kifayah, kewajiban kolektif. Mereka yang gugur dalam pertempuran itu disebut mati syahid.

Fatwa itu mengubah perang dari sekadar urusan militer menjadi kewajiban agama. Di masyarakat yang sangat patuh pada kiai, kalimat itu punya daya mobilisasi yang tidak dimiliki pidato politik manapun.

Banyak Santri Ikut Berperang dan Gugur

Catatan sejarah menunjukkan santri datang dari berbagai pesantren di Jawa Timur dan bergabung dalam barisan perjuangan seperti Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah.

Pesantren menjadi pusat berkumpulnya pejuang, bukan hanya tempat belajar. Contoh yang sering dikutip adalah Pesantren Lirboyo yang memberangkatkan sekitar 97 santri di bawah komando KH. Mahrus Aly menuju Surabaya dengan truk dan senjata sederhana.

Di sisi lain, tokoh agama seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, serta kiai pesantren lain mengerahkan santri-santrinya untuk ikut berperang, sehingga perlawanan Indonesia berlangsung lama hingga lebih dari seminggu.

Tentu, pertempuran itu bukan hanya perang santri. Ada Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pemuda, arek-arek Surabaya, hingga rakyat biasa yang ikut bertempur. Tapi santri adalah salah satu kelompok yang terorganisir paling awal dan paling jelas komandonya, karena mereka bergerak lewat jaringan pesantren dan fatwa ulama.

Ditambah lagi, semangat itu dikobarkan oleh pidato berapi-api Bung Tomo yang terkenal dengan seruan "Merdeka atau Mati." Resolusi Jihad memberi dasar agama, Bung Tomo memberi bahasa perlawanan yang mudah menyebar lewat radio.

Ditutupi di Era Orde Baru?

Ini bagian yang paling sering diperdebatkan sejarawan. Jawabannya berkaitan dengan politik, bukan dengan fakta di lapangan.

Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto menjalankan kebijakan depolitisasi terhadap kelompok Islam politik, termasuk NU dan pesantren. Setelah 1965, langkah awal penjinakan dimulai dari fusi partai-partai politik Islam pada 1973, dan melalui lembaga seperti GUPPI, pemerintah menjalankan politik depolitisasi dan kooptasi terhadap pendidikan Islam.

Penelitian tentang ulama pesantren NU di era Orde Baru juga mencatat, dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, rezim Orde Baru berusaha memarjinalkan peran politik ulama pesantren NU di akar rumput.

Dampaknya terasa di penulisan sejarah resmi. Narasi yang ditonjolkan adalah "perang rakyat umum" dan "perjuangan TNI dan pemuda" yang bersifat nasional dan netral. Narasi yang berbasis Islam, fatwa jihad, dan jaringan pesantren dianggap terlalu identik dengan satu golongan dan berpotensi menguatkan kekuatan politik Islam yang sedang dijinakkan.

Akibatnya, dalam buku pelajaran dan peringatan resmi, nama KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad jarang disebut sebagai pemicu utama. Perang Surabaya diceritakan sebagai perlawanan spontan rakyat yang menolak penjajahan, tanpa menjelaskan mesin penggeraknya.

Sejarawan juga mencatat, pesantren di era itu hanya berperan instrumental dan diperlakukan sekadar objek mobilisasi, ruang geraknya sangat terbatas dan harus loyal.

Di Era Reformasi Fakta Sejarah Dibuka

Reformasi 1998 membuka kembali ruang yang selama Orde Baru tertutup. Peran politik santri yang sempat teredam oleh kebijakan depolitisasi mulai dibuka kembali setelah reformasi.

Sejak itu, penelitian sejarah, kesaksian pesantren, dan arsip NU mulai banyak dipublikasikan. Puncaknya adalah penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keppres pada 2015. Tanggal itu dipilih bukan secara acak, tapi karena pada tanggal itulah Resolusi Jihad dikeluarkan.

Sejak Hari Santri ditetapkan, hubungan sebab-akibat itu menjadi lebih terang: tanpa Resolusi Jihad 22 Oktober, sulit membayangkan mobilisasi sebesar 10 November terjadi secepat dan semasif itu.

Mengaitkan 10 November dengan santri bukan berarti mengecilkan peran tentara, pemuda, atau rakyat Surabaya lainnya. Semua berperan.

Yang dilakukan sejarawan di era Reformasi adalah melengkapi potongan yang hilang: bahwa di balik pertempuran itu ada fatwa, ada jaringan pesantren, dan ada ribuan santri yang datang karena merasa itu adalah kewajiban agama sekaligus kewajiban bangsa.